Ketua Banggar DPR Said Abdullah menilai APBN 2027 harus mengubah belanja besar menjadi manfaat nyata melalui perlindungan sosial tepat sasaran, pendidikan, dan penciptaan kerja.
Pemerintah membuka registrasi ulang calon penerima PKH dan BPNT untuk 2027 melalui Perlinsos Digital. Pendaftaran tidak otomatis menjadikan warga sebagai penerima bansos.