APBN 2027 dengan belanja negara Rp4.106,3 triliun harus menjawab kebutuhan lebih dari 280 juta penduduk, bukan sekadar mencatat angka di atas kertas. Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah menilai setiap rupiah anggaran perlu berdampak nyata bagi kesejahteraan, mulai dari perlindungan keluarga rentan hingga terbukanya lapangan kerja.
Dalam pandangannya, ukuran keberhasilan anggaran tidak berhenti pada pertumbuhan ekonomi. Pemerintah juga perlu memastikan kemajuan dirasakan masyarakat melalui pemerataan, kesempatan kerja, dan akses terhadap layanan dasar. Karena itu, target-target ekonomi dan sosial dalam APBN perlu dibaca sebagai janji yang harus dapat diukur hasilnya.
Target APBN 2027 mencakup pertumbuhan dan pemerataan
APBN 2027 menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen. Pada saat yang sama, tingkat kemiskinan diarahkan turun ke kisaran 6–6,5 persen, sementara tingkat pengangguran terbuka ditargetkan 4,30–4,87 persen.
Pemerintah juga menargetkan rasio Gini berada di rentang 0,360–0,365 dan penciptaan sekitar 2,57 juta hingga 3,49 juta lapangan kerja baru. Angka-angka itu, menurut Said, menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi semestinya berjalan seiring dengan pemerataan dan peningkatan kesejahteraan.
Di balik target tersebut terdapat kebutuhan dan harapan yang beragam: harga beras yang terjangkau, kepastian bagi petani, penghasilan yang lebih baik bagi pekerja, hingga peluang kerja pertama bagi anak muda. Keluarga juga mengandalkan pendidikan agar anak-anak dapat melanjutkan sekolah, sementara pelaku usaha kecil membutuhkan modal dan masyarakat memerlukan layanan kesehatan tanpa terbebani biaya yang menguras tabungan.
Besarnya belanja negara membuat disiplin fiskal tak bisa diabaikan. Pemerintah menargetkan pendapatan negara Rp3.435,1 triliun dan merencanakan defisit Rp671,2 triliun, setara 2,4 persen dari produk domestik bruto. Jika pendapatan meleset, ruang pilihannya menjadi lebih sempit: defisit berpotensi membesar atau belanja yang sudah direncanakan harus dikurangi.
Disiplin fiskal menentukan ruang belanja
Defisit yang meningkat berarti kebutuhan menarik utang baru juga bertambah. Konsekuensinya tidak berhenti pada tahun berjalan, sebab pokok dan bunga utang harus dibayar pada masa berikutnya.
Said menyoroti porsi pendapatan negara yang digunakan untuk membayar bunga utang. Pada 2015, kewajiban itu setara 10 persen pendapatan negara. Pada 2026, porsinya disebut naik menjadi 19 persen dan berpotensi terus meningkat jika target defisit tidak ditekan.
Pilihan lain, yakni memangkas belanja, juga membawa risiko. Sejumlah target ekonomi dan sosial yang bertumpu pada APBN bisa perlu dihitung ulang. Karena itu, pencapaian target pendapatan negara menjadi penting untuk menjaga program tetap berjalan tanpa memperbesar beban fiskal secara berlebihan.
Perlindungan sosial perlu tepat sasaran
APBN 2027 mengalokasikan Rp539,7 triliun untuk perlindungan sosial. Anggaran ini ditujukan untuk membantu masyarakat menghadapi tekanan harga, kehilangan pekerjaan, penyakit, maupun keadaan ekonomi lain yang dapat mendorong keluarga rentan semakin terpuruk.
Namun, besarnya anggaran tidak otomatis menjamin bantuan sampai kepada orang yang tepat. Said mengingatkan risiko inclusion error, ketika bantuan diterima pihak yang tidak berhak, dan exclusion error, ketika masyarakat yang seharusnya memperoleh bantuan justru terlewat. Pemutakhiran basis data sosial ekonomi menjadi bagian penting agar perlindungan lebih akurat.
Ketepatan data bukan semata urusan administrasi. Bagi keluarga miskin, kekeliruan dapat berarti bantuan pangan tidak diterima, kebutuhan sekolah anak tertunda, atau biaya kesehatan harus ditangguhkan. Anggaran yang terselamatkan dari salah sasaran, menurut Said, semestinya kembali kepada masyarakat yang membutuhkan atau memperkuat program produktif.
Perlindungan sosial juga diharapkan membuka jalan keluar dari kerentanan. Bantuan dapat menjaga keluarga agar tidak semakin jatuh, sedangkan pendidikan, pekerjaan, pembiayaan usaha, dan kesempatan ekonomi memberi peluang untuk memperbaiki kondisi hidup.
Anggaran pendidikan sebagai jalan untuk naik kelas
Untuk pendidikan, APBN 2027 mengalokasikan Rp824 triliun. Said memandang anggaran tersebut sebagai investasi bagi kualitas sumber daya manusia sekaligus salah satu cara memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Pendidikan memberi anak kesempatan membangun masa depan ekonomi yang lebih baik daripada orang tuanya.
Dengan belanja sebesar itu, keberhasilan tidak cukup dinilai dari seberapa banyak anggaran terserap. Perhatian perlu diarahkan pada manfaatnya bagi masyarakat dan kesesuaiannya dengan target yang telah ditetapkan. Ukuran tersebut sejalan dengan pesan utama Said: APBN bukan hanya soal berapa banyak uang dibelanjakan, tetapi apakah belanja itu benar-benar memperbaiki kehidupan rakyat.
Pada akhirnya, target pertumbuhan, penurunan kemiskinan, penciptaan kerja, dan perlindungan sosial akan diuji dalam pelaksanaan. Disiplin fiskal perlu berjalan beriringan dengan ketepatan sasaran dan dampak program. Dari sana, setiap rupiah dalam APBN 2027 dapat dinilai bukan hanya dari nilainya, melainkan dari perubahan yang dirasakan masyarakat.
