Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Kristomei Sianturi menargetkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Indonesia ditangani secepat mungkin. Ia mengatakan respons terhadap bencana harus bergerak dalam hitungan menit agar dampak yang dirasakan masyarakat tidak meluas.
“Targetnya as soon as possible, secepat mungkin. Jangan sampai rakyat terus terdampak. Karena itu, seperti yang tadi saya sampaikan, kita harus responsif. Hitungannya bukan jam, melainkan menit,” kata Kristomei di Istana Negara, Jakarta, Kamis (15/10/2026).
Pernyataan itu disampaikan tak lama setelah Kristomei dilantik sebagai Kepala BNPB. Ia menyebut akan segera berkonsolidasi dengan jajaran internal lembaga sekaligus memastikan seluruh personel tetap menjalankan tugas penanggulangan bencana dengan baik.
Penanganan karhutla perlu kerja lintas lembaga
Kristomei menegaskan, BNPB tidak dapat menangani bencana sendirian. Upaya di lapangan, menurut dia, membutuhkan keterlibatan kementerian dan lembaga lain, termasuk TNI dan Polri. Koordinasi menjadi penting agar langkah yang diambil berbagai pihak dapat berjalan selaras.
“Kolaborasi, integrasi, sinkronisasi, masalah bencana ini tidak bisa BNPB sendiri, semua terlibat. Kementerian, lembaga, TNI/Polri semua terlibat,” ujar Kristomei.
Ia juga meminta jajaran BNPB untuk terus bekerja dalam menjalankan tugasnya. Pesan tersebut disampaikan ketika penanganan karhutla masih menjadi perhatian, sementara masyarakat di wilayah terdampak membutuhkan respons yang cepat. Kristomei menekankan bahwa kecepatan perlu berjalan bersama koordinasi, bukan dilakukan oleh satu lembaga secara terpisah.
“Rakyat sudah terdampak, tidak ada lagi korban yang sia-sia,” katanya. Pernyataan itu menegaskan prioritas yang ia sampaikan pada awal masa tugasnya: mengurangi dampak terhadap warga dan membuat penanganan bencana lebih responsif.
Kristomei berencana meninjau lokasi terdampak
Selain konsolidasi internal, Kristomei berencana melihat langsung kondisi di wilayah yang terdampak karhutla. Namun, ia belum menyebut lokasi yang akan dikunjungi. Rencana tersebut akan dilakukan di tengah evaluasi terhadap langkah penanganan yang berjalan.
Kristomei mengatakan evaluasi diperlukan agar upaya penanganan dapat semakin efektif. Ia belum merinci bentuk perubahan yang akan dilakukan, tetapi menegaskan bahwa respons cepat dan keterlibatan banyak pihak menjadi bagian dari pendekatan yang ingin diperkuat.
Dalam hal dukungan sumber daya, pemerintah tidak menutup kemungkinan memanfaatkan bantuan internasional. Meski demikian, Kristomei menyatakan pemerintah akan terlebih dahulu menghimpun dan melihat kemampuan yang tersedia di dalam negeri, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
“Nanti kita lihat jenis bantuan yang tersedia. Saya akan menghimpun terlebih dahulu aset-aset kita dan apa yang sudah bisa kita lakukan, baik oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Setelah itu, kita lihat bantuan dari luar negeri yang bisa segera kita manfaatkan bersama,” ujarnya.
Penindakan hukum diserahkan kepada aparat
Kristomei juga menanggapi pertanyaan mengenai penindakan atas dugaan pelanggaran hukum. Ia menyatakan penanganan perkara seperti operasi tangkap tangan (OTT) merupakan kewenangan aparat penegak hukum.
“Kalau OTT kita serahkan ke aparat penegak hukum,” kata Kristomei. Ia tidak menguraikan lebih jauh mengenai proses penindakan tersebut.
Langkah awal yang ia paparkan mencakup konsolidasi di tubuh BNPB, koordinasi lintas lembaga, evaluasi respons, serta pemetaan sumber daya sebelum mempertimbangkan bantuan dari luar negeri. Seberapa cepat langkah-langkah itu dijalankan akan menjadi bagian penting dari upaya menekan dampak karhutla terhadap masyarakat.
