Anggota DPR Fraksi Golkar Ahmad Doli Kurnia menyoroti sejumlah kejanggalan dalam penanganan dugaan perundungan yang dikaitkan dengan kematian seorang siswa sekolah dasar di Pemalang, Jawa Tengah. Doli menyampaikan temuan itu setelah mendatangi Pemalang dan mendengar keterangan keluarga korban serta pihak terkait.
Salah satu hal yang dipersoalkan adalah perbedaan informasi mengenai jumlah terduga pelaku. Menurut Doli, keluarga menyebut ada tiga orang, sementara keterangan dari pemerintah daerah dan kepolisian menyebut dua orang. Perbedaan tersebut, kata dia, perlu dijelaskan agar penanganan kasus tidak menyisakan tanda tanya.
Dalam dialog Kompas Malam KompasTV pada Jumat, 9 Oktober 2026, Doli mengatakan informasi dari keluarga merujuk pada pengakuan korban sebelum meninggal. Namun, ia tidak merinci lebih jauh bagaimana keterangan masing-masing pihak diperoleh atau bagaimana perbedaan itu sedang ditelusuri.
Doli mempertanyakan jumlah terduga pelaku
“Kejanggalannya adalah dua informasi tentang pelaku. Kalau yang kita dapatkan keterangan dari keluarga dan itu pengakuan dari almarhum sebelum meninggal, itu ada tiga orang,” ujar Doli. Ia kemudian membandingkannya dengan keterangan pemerintah daerah dan kepolisian yang menyebut dua orang.
Perbedaan jumlah itu menjadi salah satu bagian yang menurut Doli patut mendapat perhatian dalam penyelidikan. Sampai ada penjelasan resmi yang lebih lengkap, informasi tersebut tetap merupakan keterangan yang berbeda dari sejumlah pihak, bukan kesimpulan akhir mengenai siapa saja yang terlibat.
Dugaan perundungan yang berujung pada kematian siswa itu telah menarik perhatian publik. Ringkasan pemberitaan lain menyebut korban adalah Aqib, anak berusia tujuh tahun. Namun, rincian mengenai peristiwa yang dialami korban dan bagaimana dugaan perundungan itu terjadi tidak dijelaskan dalam keterangan Doli yang dikutip KompasTV.
Sorotan terhadap sekolah dan kepala sekolah
Doli juga mempertanyakan sikap pihak sekolah. Ia menilai sekolah seolah-olah berusaha menutupi peristiwa tersebut. Penilaian itu disampaikan sebagai pandangannya setelah turun langsung ke Pemalang; sumber pemberitaan tidak memuat tanggapan pihak sekolah atas tudingan tersebut.
Perhatian Doli turut tertuju pada tindak lanjut terhadap kepala sekolah. Ia menyebut kepala sekolah memang dinonaktifkan, tetapi kemudian mendapat penempatan sebagai kepala sekolah lagi. Doli menilai langkah tersebut tidak menunjukkan adanya hukuman atas peristiwa yang terjadi di sekolah yang dipimpinnya.
“Bahkan yang lebih mengenaskan, baru saya dapat berita bahwa si kepala sekolah itu betul memang dinonaktifkan, tapi ternyata dipindahkan jadi kepala sekolah lagi,” kata Doli. Ia menganggap keputusan itu menimbulkan kesan bahwa pemerintah daerah tidak sungguh-sungguh menyikapi kasus tersebut.
Meski begitu, keterangan mengenai penonaktifan dan penempatan kembali kepala sekolah dalam laporan tersebut berasal dari Doli. Belum ada penjelasan dari pemerintah daerah dalam bahan pemberitaan yang tersedia mengenai alasan, waktu, maupun dasar keputusan tersebut.
Penanganan anak dan kebutuhan kejelasan
Informasi lain dalam rangkuman pemberitaan menyebut dua kakak kelas yang diduga melakukan perundungan ditetapkan sebagai anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) dan dibawa ke LPKS. Rangkuman yang sama juga menyebut siswa SDN 01 Kebondalem menjalani trauma healing. Detail mengenai proses penanganan maupun kondisi siswa tidak dijabarkan dalam laporan utama tentang pernyataan Doli.
Perbedaan keterangan mengenai jumlah terduga pelaku dan polemik tindak lanjut terhadap kepala sekolah membuat penjelasan resmi menjadi penting. Klarifikasi dari aparat dan pemerintah daerah diperlukan untuk membedakan informasi yang telah terverifikasi dari pernyataan masing-masing pihak, sekaligus memberi gambaran yang utuh mengenai proses penanganan.
Kasus ini juga menyangkut anak-anak, baik korban maupun pihak yang diduga terlibat. Karena itu, informasi perlu disampaikan secara cermat tanpa mengabaikan perlindungan identitas dan proses hukum yang berjalan. Publik menunggu penjelasan yang dapat menjawab pertanyaan keluarga serta memastikan setiap langkah penanganan dilakukan secara bertanggung jawab.
Doli menyebut pemerintah daerah terkesan main-main dalam menyikapi kasus tersebut. Penilaian itu menambah tekanan agar pihak berwenang mengurai perbedaan informasi, menjelaskan keputusan terkait kepala sekolah, dan menyampaikan perkembangan penanganan secara terbuka. Kejelasan proses akan menjadi bagian penting dalam merespons dugaan perundungan ini.
